Loading...

10 Ormas Sampaikan Sikap Mendukung Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketertiban U

RIAUAIR- Menyikapi stuasi terkini  terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang dikritik seglitir orang "Pendatang". 10 Ormas langsung keluarkan sikap.

10 Ormas Menyatakan Sikap diantaranya antara lain, 
1. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) 
Kabupaten Pelalawan,
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 
Pelalawan,
3. Lembaga Adat Petalangan Kabupaten 
Pelalawan,
4. Lembaga Adat Melayu Pesisir Kabupaten 
Pelalawan,
5. Majelis Kemajuan Pelalawan (MKP) 
Kabupaten Pelalawan 
6. Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten 
Pelalawan,
7. Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten 
Pelalawan,
8. Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR) 
Kabupaten Pelalawan,
9. Rumpun Melayu Bersatu (RMB) Kabupaten 
Pelalawan,
10. Majelis Pemuda Pelalawan (MPP) 
Kabupaten Pelalawan

10 organisasi masyarakat tersebut sepakat bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, karena menilai keberadaan Perda ini sudah sesuai dengan kebutuhan akan pentingnya regulasi tingkat daerah untuk memberikan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban umum seluruh masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang juga selaras dengan adat-istiadat tempatan, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (local wisdom), dalam hal ini Melayu Pelalawan yang menganut filosofi "adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah".

Loading...

Hal ini disampaikan Datuk Seri T. Zulmizan Ketum DPH LAMR Kabupaten Pelalawan serta H.Iswadi Yazid, LC Ketua MUI Kab.Pelalawan, Selasa (13 Oktober 2020) via telpn seluler miliknya.

Disamping mendukung penuh penerapan Perda tersebut, di poin selanjutnya pernyataan sikap ini adalah ke 2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan yuridis untuk aturan lebih teknis penerapan Perda Nomor 1 
Tahun 2020.

3. Siap mengawal penerapan dan penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2020 bersama Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pelalawan.

4. Mengecam pihak-pihak yang bermaksud melemahkan atau berusaha menggagalkan penerapan Perda Nomor 1 tahun 2020 dengan alasan apa pun dan mengajak seluruh masyarakat 
Kabupaten Pelalawan mematuhinya demi tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai dan harmonis.

5. Menolak upaya pihak tertentu yang berusaha membenturkan kelompok masyarakat dan/ atau mengait-ngaitkan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dengan budaya suku tertentu yang sebenarnya tidak relevan, karena kami menilai Perda ini sudah memenuhi prinsip dasar pembuatan peraturan yang berlaku umum dan tidak diskriminatif.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk dimaklumi. (R06)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]