Loading...

Sekdako Pekanbaru Lakukan Video Conference Terkait KLHS Perda RTRW

Sekretaris Daerah kota Pekanbaru M Noer MBS saat berdiskusi.

 
 
 
RIAUAIR-  Mematangkan proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  di wilayahnya, Sekretaris Daerah kota Pekanbaru  M Noer MBS melaksanakan video Conference bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/6/2020).
 
Video conference dengan Kemendagri, dilaksanakan di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru dengan diikuti sejumlah pejabat teknis terkait penyusunan Perda RTRW.  
 
Ada sejumlah kepala daerah dan sekretaris daerah yang ikut melakukan pertemuan teknis membahas tentang rencana tata ruang wilayah wilayah masing-masing. 
 
Dalam video conference, para Sekda se-Indonesia baik Provinsi dan Kota/Kabupaten melakukan koordinasi dalam evaluasi perkembangan penetapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
 
"Pembahasan Perda RTRW Pekanbaru dengan Pihak Kemendagri tadi cukup alot. Dalam penetapannya kita harus memenuhi dua unsur, yaitu rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," ujar M Noer.
 
KLHS sendiri, dikatakan M Noer adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 
Saat ini, kata Sekda, untuk peta RTRW Pekanbaru sudah memasuki tahap pra validasi dari KLHS. Namun masih ada beberapa catatan yang diberikan Pihak KLHS. 
 
"Kita terus menggesa penyempurnaan Perda RTRW. Selanjutnya kita ajukan ke pihak provinsi untuk divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jika sudah mendapatkan rekomendasi Gubernur,artinya perda kita sudah selesai," paparnya.
 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri merupakan bagian dari rencana umum tata ruang yang di dalamnya  mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang, RTRW memiliki masa berlaku 20 tahun.
 
Dalam penerapannya, RTRW ini dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. 
 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru telah membuat draft peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RTRW.
 
Draft tersebut mengandung lima muatan strategis yang mana rancangan peta RTRW tersebut dikatakan juga sudah mendapat konsultasi publik dengan masyarakat, perguruan tinggi, OPD, termasuk juga LSM dan lainnya.
 
Lima muatan strategis yang ada di RTRW Kota Pekanbaru, antara lain jelas Indra, pertama apakah kebijakan ini mengadopsi kebijakan strategis nasional, kedua, apakah sudah mempertimbangkan terhadap mitigasi bencana, dan ketiga bagaimana peruntukannya untuk kawasan hutan. 
 
"Keempat, peruntukan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, dan kelima ketersediaan ruang terbuka hijau untuk publik.(Adv Pemko Pekanbaru)
 
 
 
 
 
 
 



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]