Loading...

DPRD Riau Bahas Mekanisme Pembagian bantuan untuk Anak Yatim Bersama Dinas Sosial

RIAUAIR- DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja  bersama Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Sosial Bengkalis, Senin (27/1/2020).

Rapat kerja tersebut dilaksanakan berkaitan dengan keberatan sejumlah pengelola panti asuhan Kabupaten bengkalis terkait dengan mekanisme pembagian bantuan untuk anak yatim yang dianggap memberatkan pengelola panti.

Forum Panti Asuhan Kabupaten Bengkalis menyatakan keberatan dengan anggaran makan sebesar Rp10 ribu per hari untuk satu anak. 

Loading...

Keberatan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat yang digelar Komisi V DPRD Riau bersama Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Senin (27/1/2020).

Bahkan, pihak forum juga merasa keberatan dengan mekanisme pembagian bantuan oleh pemprov. Di mana dalam satu panti, tidak semua anak yang mendapatkan jatah dari Pemprov Riau. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, hal tersebut dirasa sangat memberatkan para pengelola panti.

Demikian diceritakan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati usai rapat. 

Dikatakan dia, sesuai dengan regulasi yang ada, yakni UU No.23/2014 urusan terkait panti asuhan memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Memang dalam rapat tadi forum menyatakan keberatan dengan anggaran makan untuk anak panti dari pemprov. Yang mana cuman dianggarkan Rp10 ribu per anak untuk satu hari,” sebut Ade.

Lebih jauh disampaikan dia, sebetulnya Komisi V DPRD Riau telah mengusulkan anggaran makan anak panti asuhan sebesar Rp30 ribu. Namun oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda), dikurangi sepertiganya. Menjadi Rp10 ribu saja.

“Komisi V mengusulkan bantuan makan untuk anak panti sebesar Rp30 ribu per anak satu hari. Yang ternyata hal tersebut tidak disetujui oleh Bappeda Riau. Kalau saya rasa mungkin gubernur tidak tahu kondisi ini, mengingat beliau saat itu baru dilantik,” jelas Ade.

Dalam rapat dengar pendapat itu juga, secara tegas dirinya menyampaikan bahwa ke depan Pemprov Riau harus menentukan skala prioritas dalam mengukur setiap kebutuhan di masyarakat. Pihaknya berharap perencanaan yang menjadi ranah eksekutif, betul-betul memperhatikan kondisi daerah dan masyarakat.(R06)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]