Galeri Foto

Pansus RTRW Lakukan Hearing Bersama 4 Kabupaten Terkait Verifikasi Data Usulan RTRW

Pekanbaru, RIAUAIR.COM- Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan Verifikasi dan Sosialisasi Holding Zone rencana pengesahan RTRW Provinsi Riau terhadap empat kabupaten di Riau, Senin (8/5/2017).
 
Verifikasi dan sosialsiasi hasil perumusan Holding Zone ini dijadwalkan akan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan di tingkat kementerian sebelum akhir Ramadhan yang akan datang.
 
Empat kabupaten yang masuk dalam rencana pembahasan tersebut adalah, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.
 
Sayang, dari empat kabupaten tersebut, hanya dua kabupaten yang hadir dengan data, yakni, Kuantan Singingi yang langsung dipimpin oleh Bupati, Mursini dan staf, serta Rokan Hilir yang dipimpin Kepala Bappeda, Job Kurniawan dan Kepala DInas PU, Jon Syahridow.
 
Sementara dia kabupaten lainnya, yakni, Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, tidak berani memberikan konfirmasi terkait data verifikasi yang akan dibahas bersama jajaran DPRD.
 
Sidang dipimpin oleh H Erizal Muluk dihadiri Suhardiman Amby, Musyafak Asikin, Ade Hartati, Ardianto, Marwan Yohanis dan James Pasaribu.
 
Perwakilan Pemkab Indragiri Hulu yang sebelum dimulainya rapat sempat dimintai konfirmasinya terkait persetujuan tentang hasil rapat yang akan menentukan RTRW masing-masing kabupaten akhirnya menyerah dan meminta diberikan waktu untuk melakukan pem bahasan terlebih dahulu bersama dengan perangkat yang lebih tinggi.
 
''Wah, kalau soal pengesahan, saya tak berani Pak, karena itu tidak kewenangan saya. Tapi, saya akan membahas terlebih dahulu permasalahan verifikasi holding zone ini dengan jajaran di Inhu,'' kata salah seorang perwakilan yang mengaku hanya Kabid di Bappeda Inhu itu.
 
Sementara itu, untuk perwakilan Pemkab Rohul, akhirnya dipending karena, sampai sejauh ini belum ada pengaktifan kembali pejabat bupati. ''Kita pending sementara untuk Rokan Hulu, karena Bupatinya belum aktif,'' kata Suhardiman.
 
Kuansing Ajukan 50.000 Hektare Holding Zone
 
Pemkab Kuantan Singingi mengajukan usulan 50.000 hektare lahan masuk dalam holding zone untuk pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
 
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Kuantan Singingi, Mursini saat memimpin tim teknis Pemkab Kuansing saat rapat sosialisasi dan verifikasi data RTRW kabupaten dan kota yang dilaksanakan oleh Pansus RTRW DPRD Riau, Senin (8/5/2017).
 
Dalam sidang yang sempat dipimpin oleh H Erizal Muluk itu, Mursini menyebutkan setidaknya pihaknya sepakat untuk penambahan 50.000 haktare lahan untuk masuk dalam rencana holding xzone yang akan diajukan DPRD ke pusat. 
 
''Ada beberapa usulan yang kita harapkan dipertimbangkan. Pertama, kalau itu berkaitan dengan kebun masyarakat, kita sepakat untuk diusulkan, itu prinsip,'' kata Bupati Kuansing, Mursini. 
 
Selain itu, Mursini berharap beberapa ast pemerintah yang berada di kawasan perkempungan, seperti sekolah, kantor desa, jalan dan jembatan, bisa dikeluarkan dari Surat Keputusan 903  dan kita harapkan bisa masuk daftar holding zone. 
 
Mursini  juga meminta kebijakan DPRD tentang perkebunan sawit milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi  di Perhentian Sungkai dimasukkan dalam usulan holding zone. 
 
''Kita ingin menjaga, tak mau nanti malah akan menimbulkan korban. Kita ingin semua yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tolong dibedakan, kebun pemerintah itiu dibangun pemerintah untuk membangkitkan ekonomi rakyat,'' kata Mursini.
 
Dalam kesempatna itu, Mursini juga meminta dukungan DPRD untuk mengeluarkan kawasan di dalam aset wisata Kuansing seperti di Air buluh, Air Terjun Guruh gfemurai di Kuantan Mudik serta Air terjun Batang Koban bisa dilepaskan dari pencadangan lahan untuk konservasi.
 
''Soalnya kan sayang, itu sudah ada fasilitas pemkab, kalau tidak masuk dalam area pengembangan, kita khawatir nanti program pariwisata yang kita kelola akan bermasalah. Kita bangun jalan setapak, jalan dan jembatan, tentunya untuk pengembangan aset wisata di Inhu,'' gugah Mursini.
 
Terakhir, Mursini pun berharap pemerintah menegaskan status batas wilayah Kuansing-Sumbar dan Jambi yang saat ini banyak dicaplok.
 
Rohul Pertanyakan Data  Holding yang Berkurang
 
Sementara itu, Pemkab Rokan Hulu yang diwakili Kepala Bappeda Job Kurniawan dan Kadis PU, Jhon Safridow dalam kesempatan tersebut mengaku masih mempunyai sejumlah persoalan terkait penetapan luasan holding zone RTRW yang dibahas oleh DPRD. 
 
''Dalam pembahasan sebelumnya, kami mengajukan 140.000 Haktare lahan, tapi sekarang kita hanya membahas 57.000 haktare,'' kata Bob Kurniawan.
 
Dia menyebutkan, Pemkab Rohil sudah mempelajari draf Holding Zone yang diajukan DPRD. Namun, jumlah tersebut banyak tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
 
''Nah, disini, kebun rakyat yang dibangun pemerintah di dua lokasi tidak masuk daftar. Ini lahan masyarakjat loh pak...Begitu pun dengan beberapa kawasan yang sudah dibangun pemkab Rohil, tidak dimasukkan. Kami minta bantuan DPRD,''kata Bob.
 
Direncanakan, pembahasan tentang Verifikasi RTRW akan dilanjutkan Rabu depan dengan  menghadirkan beberapa daerah lainua seperti Siak, Pelalawan, Kampar.
 
''Kami berharap yang hadir adalah pengambil keputusan.Jadi bisa langsung terproses dengan cepat,'' kata Erizal Muluk yang diamini sejumlah anggota DPRD. 

Verifikasi dan Sosialisasi Perencanaan RTRW Riau dipimpin H Erizal Muluk.

Bupati Kuansing Mursini melakukan konsultasi dan konsolidasi terkait verifikasi data luas lahan Hoding zone.

Sejumlah anggota Pansus berdiskusi dengan perwakilan Pemerintah kabupaten.

Bupati Kuantan Singingi Mursini dan jajaran saat menghadiri pembahasan verifikasi RTRW .

Kepala Bappeda Rohil Job Kurniawan saat melakukan diskusi tentang peta overlay.

Perwakilan Pemkab Inhu yang hadir pada rapat sosialisasi dan Verifikasi.