Loading...

Massa Pilih Bertahan Meski Ditemui Pejabat

PEKANBARU (RIAUAIR.COM)- Massa aksi demo yang merupakan gabungan dari masyarakat Cipang Raya, Rohul dan juga aliansi mahasiswa bertahan di sekitaran gedung Gubernur Riau. Ribuan massa ini menunggu surat keputusan penolakan dari pihak Gubernur Riau yang dijanjikan akan ditandatangani sore ini. 

Sebelumnya, Sekda Riau Ahmad Hijazi telah menginformasikan bahwa pihaknya sudah menerima keputusan dari Bupati Rokan Hulu kepada Menteri PUPR di Jakarta.

Inti dari isi surat ini adalah penolakan pembangunan waduk Rokan Kiri tertanggal 9 mei 2018 dan juga dilampirkan berita acara musyawarah bersama masyarakat di empat desa yakni desa Cipang Kiro Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tiwaban dan Desa Cipang Kanan. 

Loading...

Meski begitu, ribuan massa yang datang dari wilayah Rohul tersebut tetap meminta pihak Gubernur Riau untuk mengeluarkan surat keputusan penolakan, sebagai perpanjangan tangan menuju Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ada di Jakarta. 

"Surat dari Bupati Rohul sudah kami dapatkan. Namun, bukan itu yang kami inginkan, tapi pemerintah Provinsi Riau mampu meneruskan kepada pemerintah pusat melalui Menteri PUPR dengan mengeluarkan surat penolakan pembangunan waduk serbaguna ini yang langsung ditandatangani oleh Plt Gubernur Riau," jelas Koordinator Aksi, Riki Zaputra. 

Menanggapi hal tersebut, Sekda Riau H. Ahmad Hijazi SE MSi mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi penyampaian penolakan Bupati Rohul ke Menteri PUPR.

"Jika massa tetap bersikeras meminta surat keputusan dari Pemerintah Riau, maka bisa kita siapkan hari ini. Namun, tentu kita akan menunggu hingga Plt Gubernur Riau tiba di Pekanbaru. Sebab, saat ini beliau tengah mengikuti kegiatan kunjungan Presiden Jokowi di wilayah Rohil," bebernya. 

Dengan alasan tersebut, massa aksi hingga saat ini masih bertahan disekitaran Gedung Gubernur Riau guna menunggu surat keputusan yang dijanjikan oleh Sekda Riau. 

Aksi unjuk rasa ini berawal dari adanya proyek pembangunan waduk Serbaguna Rokan Kiri yang diperkirakan akan menenggelamkan empat desa dengan menghilangkan sumber penghidupan bagi 15.000 jiwa dengan 6000 hektar lahan. 

Dimana dalam aksi ini massa menuntut tiga point yang diharapkan tercapai. Diantaranya yakni meminta presiden untuk melakukan revisi peraturan presiden nomor 58 tahun 2017 dengan mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri.

Kemudian meminta Gubernur Riau untuk meneruskan surat penolakan terhadap rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Bupati Rohil ke Menteri PUPR, Menteri Energi Sumber Daya Mineral dab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementrian terkait. Terkahir, meminta Gubernur Riau untuk mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari rencana Tata Ruang Wilayah Riau.(mc/r05)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]