Loading...

Jokowi Tiba di Baganbatu: Kebun di Riau Sudah Tua, Jadi Harus Dilakukan Peremajaan...

Presiden Joko Widodo saat memberi penjelasan pada warga.

BAGANBATU (RIAUAIR.COM)- Dalam kunjungan Presiden RI tersebut,Jokowi mengatakan, bahwa usia kelapa sawit penduduk transmigrasi  yang ada di Kecamatan Bagansinembah Kabupaten Rohil sudah berusia 30 tahun dan sudah tidak produktif lagi.

''Karena itulah,  pemerintah memprogramkan peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit rakyat ini," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/5/2018).

"Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) salah satu solusinya keterlambatan ini harus segera dilakukan peremajaan kembali. Beli bibit yang bagus, biar hasilnya bagus, tentunya ekonomi rakyat bisa meningkat,"Kata Jokowi.

Loading...

Informasi yang diperoleh, Pemerintah memberi bantuan 25 juta per hektare. untuk numbang, untuk beli bibit, pupuk, perawatan.Tiga tahun lagi kan udah berhasil.

Hal senada juga di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. 

"Total luas lahan perkebunan sawit rakyat di Riau mencapai 1,58 juta ha. Pada umumnya, kebun tersebut merupakan kebun tua yang penanamannya dilakukan pada sekitar tahun 1980-an melalui program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans)," Ungkap Darmin.

Menko Perekonomian juga menjelaskan, sekitar 5,61 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di seluruh Indonesia memiliki produktivitas di bawah 10 ton tandan buah segar (TBS)/ha/tahun. Selain karena umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun,terjadi rendahnya produktivitas yang disebabkan persoalan kualitas benih pada masa dahulu. 
 
"Tugas besar untuk meremajakan kelapa sawit seluas 5,61 juta ha ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat," tegas Darmin.
 
Ditegaskan Darmin, Desain program PSR adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan hibah sebesar 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk, guna pengerjaan peremajaan untuk P-0. Kemudian kekurangan dana dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Peremajaan dengan bunga 7% per tahun dan grace period selama 5 (lima) tahun atau dana swadaya petani. Dalam hal pengelolaan tanaman PSR, perusahaan baik swasta maupun BUMN (PTPN) sebagai off-taker sekaligus bertanggung jawab terhadap praktik pengelolaan kebun yang berkelanjutan.
 
"Komponen-komponen tersebut harus sangat diperhatikan. Selain ketersediaan benih unggul bersertifikat, kita juga harus memperhatikan kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan," lanjut Menko Perekonomian,"ungkapnya.
 
Dijelaskan Darmin, Beberapa perusahaan sebagai offtaker di Provinsi Riau, antara lain : (1) PTPN V, (2) PT Asian Agri, (3) PT Kubu Raya, dan (4) PT Rokan Sawit Industri, dan akan bertambah sesuai dengan penambahan luas areal PSR.
 
Menko Darmin juga berpesan untuk PSR ini sedari awal sudah mengikuti prinsip dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), sehingga perkebunan sawit rakyat yang telah mengikuti program PSR sekaligus telah memenuhi pula persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.
 
Selain itu, Darmin juga menyebut bahwa BPDPKS telah membangun aplikasi online PSR untuk mempermudah proses registrasi dan verifikasi data pekebun. 


Rangkaian acara PSR di Provinsi Riau terdiri atas: pemberian secara simbolis bantuan dana peremajaan kelapa sawit, pemberian benih tanaman untuk tumpang sari, pemberian benih sawit bersertifikat, serta penyerahan sertifikat tanah atau lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(r)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]