Ternyata, Sudah Hampir 7 Tahun Masyarakat Riau Beli BBM Non Subsidi Kemahalan...

Print

Daftar harga resmi Pertalite per  Januari 2018 yang dikeluarkan Pertamina.

Daftar harga resmi Pertalite per Januari 2018 yang dikeluarkan Pertamina.

PEKANBARU (RIAUAIR.COM)- Pemprov Riau ternyata sudah lama tahu kalau pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB) di Riau paling mahal di Indonesia.

Sayangnya, meski sudah lama diketahui, pemerintah tidak melakukan upaya apapun  untuk menurunkan besaran tersebut.

Hal tersebut setidaknya diungkapkan Kepala Bapenda Riau, Indra Putra Yana. 

Seperti dilansir dari cakaplah, Indra mengungkapkan kalau penerapan pajak BMM sebesar 10 persen  itu sudah diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2011 sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011. 

"Jadi penerapan pajak itu bukan baru-baru ini, sudah sejak tahun 2011 lalu. Memang kita termasuk yang tertinggi sama dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)," kata Indra.

Kalau memang sekarang warga mengeluhkan harga BBM non subsidi seperti Partalite di Riau naik, dan harganya lebih tinggi dari rata-rata kenaikan secara nasional, indra menampik kalau itu dikarenakan besar pajak yang ditetapkan Pemprov Riau.

Kenaikan tersebut, salah satunya juga dikarenakan Pertamina juga menaikkan harga dasar dari penjualan bahan bakar, termasuk Pertalite. 

Meski demikian, Indra Putrayana menyebutkan kalau pihaknya ada wacana untuk  melakukan revisi pajak 10 persen tersebut. 

''Saat ini kajian teknisnya tengah dipersiapkan, yang kemudian revisi Perda diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disepakat,'' kata dia.

"Kalau dalam pembahasan ternyata disepakati pajak 7-8 persen, kita Bapenda mengikuti Perda yang disepakati. Karena memang tugas kita sebagai pelaksana bukan menetapkan.
 
Kalau pajaknya turun, tentu kita mengutip sesuai Perda," paparnya.

Kajian teknis yang dimaksud, terang Indra, membahas apa dampak dengan diturunkan pajak. 

Tentu semua perlu dibahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, seperti Dinas ESDM Riau dan Biro Perekonomian Setdaprov Riau.

"Apa dampak kalau pajak diturunkan. Apakah dengan pajak 7-8 persen penghasilan daerah masih sama dengan konsumsi BBM dinaikkan. Makanya perlu dikaji dan dihitung," pungkasnya.(R08)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA