Loading...

SK Membingungkan, DPRD dan Pemkab Rohul Segera Konsultasi Kemendagri

Ketua DPRD Rokan Hulu Kelmi Amri.

PASIR PENGARAIAN (RIAUAIR.COM)-  Dianggap membingungkan dan rentan untuk menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, DPRD dan Pemkab Rokan Hulu mendatangi Kementerian Dalam Negeri.

Kedatangan tersebut terkait dengan terbitnya Surat keputusan Mendagri yang terbit 5 Januari 2018,  tentang pemberhentian Suparman Sebagai Bupati dan penujukan Wakil Bupati Sukiman untuk melaksanakan tugas keseharian Bupati hingga dilantik sebagai Bupati defenitif, berlaku mundur sejak 8 November 2017.

DPRD dan Pemkab bingung dalam menafsirkan SK tersebut, karena riilnya,  di atas 8 November 2017, Suparman  masih aktif menjabat sebagai Bupati, serta menggunakan kewenanganya sebagai Bupati Rohul.

Loading...

Bahkan, penandatangan APBD Rohul 2018 masih dilakukan Suparman pada 29 November 2017. DPRD dan Pemkab tidak ingin ambigu dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan Mendagri tersebut. 

Menghindari terjadinya kebingunan, khususnya terhadap OPD yang akan menjalankan APBD Rohul 2018, DPRD Rohul bersama Pemkab Rohul sepakat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dirjen otda dan Dirjen Keuangan Daerah.

“Karena, terkait SK mundur tersebut, kita‎ akan coba berkonsultasikan dengan pemerintah provinsi, Dirjen Otda dan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan SK mundur seperti apa implikasinya. Kita harapkan mudah-mudahan tidak ada dampak antara sk dengan jalanya pemerintahan,“ ungkap Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri.

Kelmi menambahkan, dari Konsultasi itu nantinya diharapkan pihak Kementerian dapat memberikan jawaban tertulis yang menjadi pegangan bagi Pemkab Rohul dan DPRD Rohul,  untuk menjalankan Pemerintahan sesuai aturan.

“Agar DPRD Rohul dan Pemkab Rohul,  bisa melakukan konsultasi ke Kemendagri. Ini arahan Pak Mentri langsung yang berkomunikasi dengan kami melalui Pesan WA,” jelas Kelmi.

Pendapat berbeda terkait sah atau tidaknya APBD Rohul setelah keluarnya SK mundur pembehentian Suparman, justru disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Rohul, Syahril Topan.

Ditegaskan Topan, APBD Rohul murni 2018 yang disahkan DPRD 29 November 2017 tetap sah, meski dalam SK Pemberhentian Suparman Tanggal 5 Januari 2018, disebutkan 8 November 2017, Suparman sudah diberhentikan menjadi Bupati.

Syahril Topan juga mengaku, secara mekanisme pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2018 itu diusulkan pemerintah sudah sesuai mekanisme. Menurutnya, ketika diusulkan oleh pemerintah ke DPRD maka DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan dan penegsahan sebelum tanggal 31 Desember 2017.

“Sementara situasi saat itu, belum ada satupun SK yang menyatakan Suparman itu diberhentikan dari jabatanya sebagai Bupati Rohul,” katanya.

“Kita juga sudah pernah tanyakan soal ini ke pemerintah sewaktu pembahasan RAPBD 2018, apakah pembahasan RAPBD dalam situasi seperti ini tidak ada persoalan nantinya. Saat itu Pemerintah menjawab tidak ada persoalan, sehingga DPRD menjalankan tugasnya membahas R-APBD hingga kemudian mensahkanya,” tambah Topan.(R04)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]