Zulkifli Harun dan Tiga Stafnya Dituntut 18 Bulan Penjara dan Denda Sebesar Ini...

Print

Zulkifli Harun

Zulkifli Harun

PEKANBARU (RIAUAIR.COM)- Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun dituntut 18 bulan penjara.

Dia dianggap terlibat  dalam kasus pungutan liar (pungli) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada 2017.

Tuntutan 18 bulan penjara tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada persidangan Kamis,(18/1/2018).

Tak hanya hukuman penjara, JPU juga menuntut Zulkifli Harun membayar denda sebesar Rp250 juta atau subsidair 6 bulan penjara. JPU dalam amar tuntuannya menjerat mantan Kadis PUPR Kota Pekanbaru, karena melangar pasal 11 jo pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Jaksa Penutnut Umum,  Amin di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai Toni Irwan, Kamis (18/1) petang. “Menuntut terdakwa dengn penjara satu tahun enam bulan,” ujar Amin.

Selain Zulkifli Harun, tiga terdakwa lainnya yang merupakan anak buahnya yakni Khairil, Martinus dan Said juga dituntut JPU pidana penjara selama 18 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp100 juta atau subsidair.

Mereka bertiga dinilai bersalah melanggar pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Atas tuntutan tersebut, Zulkifli Harun dan tiga terdakwa lainnya sepakat akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. 

Seperti dilaporkan riaupos, majelis hakim mengagendakan sidang kembali digelar pada pekan depan, Kamis (25/1/2018) mendatang. 

Sebelumnya, pungli IUJK ini terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 2017 lalu di Kantor Dinas PU Kota Pekanbaru. Saat OTT dilakukan, diamankan lima orang yakni, tiga tenaga harian lepas (THL) Said, Martius dan Hairil, dan dua pejabat yakni Kadis Zulkifli Harun, serta Pj Kabid IUJK Tuswan. Dari mereka yang diamankan ini, tiga THL dan Kadis PUPR sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Saat OTT dilakukan oleh pihak kepolisian ketika perkara ini pertama terbongkar, dari tangan tiga THL diamankan uang Rp10.400.000, yang diduga merupakan uang pungli dari pengurusan IUJK, padahal izin ini harusnya diurus gratis. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tiga orang yang menjadi tersangka ini awalnya mengaku hanya bertindak sendiri.

Para tersangka THL ini memiliki peran masing-masing, Said bertugas mengumpulkan pemohon surat perizinan dan memintai sejumlah dana dengan nominal antara Rp1 juta sampai Rp5 juta. Hairil, bertugas membuat administrasi serta melengkapinya. Sementara Martius, bertugas mengumpulkan uang. Dari penyidikan yang dilakukan, ketiganya diduga kuat berkomplot dengan Zulkifli melakukan pemerasan dalam pengurusan IUJK tersebut.(R04)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA