Pabrik PT Ivomas di Samsam, kandis dan Ujung Tanjung Nunggak Pajak Penerangan Jalan

Print

Ilustrasi Pajak Penerangan Jalan.

Ilustrasi Pajak Penerangan Jalan.

SIAK (RIAUAIR.COM)- PT Ivomas yang beroperasi di Kecamatan Kandis menunggak kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ).

Perusahaan grup Salim ini dilaporkan menunggak pembayaran PPJ sejak April hingga November tahun 2016. Totalnya kata Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Fitra, mencapai Rp143.915.246

‘’Totalnya seratusan juta lebih. Tapi dibagi tiga pabrik kelapa sawit yang mereka operasikan. Yakni PKS Samsam, Libo dan Ujung Tanjung,” kata Fitra, Kamis (11/1).

Tunggakan PPJ di tiga PKS itu antara lain PKS Sam Sam sebesar Rp29.464.533, PKS Libo Rp84.784.159, PKS Ujung Tanjung Rp29.666.554. Tunggakan ini baru pada tahun 2016 saja, sedangkan tahun 2017 masih belum dihitung. 

‘’Iya ini baru 2016 saja dari April sampai dengan November. Yang tahun ini belum lagi,” sebutnya.  

Selain itu, PT Ivomas juga tidak kooperatif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PPJ Non-PLN. 

Surat peringatan juga telah dilayangkan berkali-kali namun tidak mendapatkan respon. Padahal teguran tertulis maupun lisan sudah dilayangkan, tapi tidak mendapat respon posisif.

''Kalau PT IKPP masih mau merespon, ada komunikasi dengan kami. Kalau Ivomas ini sama sekali, surat yang kita layangkan tidak dibalasnya. Kita coba komunikasi langsung tak dijawabnya,'' sambungnya.  

Jika terus begini, Pemkab Siak kata Fitra akan menempuh upaya yang sama terhadap PT Ivomas. Sebagaimana tertuang dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 /2010 tentang PPLJ Bab XIV. Di mana pada pasal 32 disebutkan, wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau terhutang. 

Kemudian wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Terkait ultimatum yang dilakukan oleh Pemkab Siak,  Humas Ivomas Evi menyebutkan, perusahaannya sedang memproses tagihan PPJ non-PLN mereka. 

Mereka mengaku akan taat dan patuh terhadap aturan, terutama terkait pajak. 

Itu karenanya perusahaan kelapa sawit itu segera akan melunasi tunggakan tersebut.  

''Kita lagi proses. Ya harus dong pak (dibayarkan, red),'' ujarnya seperti dilansir dari riaupos.(R04)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA