Loading...

Upaya DPRD Dumai Mendukung Percepatan Pembangunan Lewat Anggaran Berbasis Kerakyatan

Suasana pembahasan APBD Dumai

PARLEMENTARIA

DUMAI (RIAUAIR.COM)- Dewan perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Dumai menyepakati alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Dumai Tahun 2017  sebesar Rp1,272 triliun melalui sidang Paripurna pengesahan APBD yang dilaksanakan pada Jumat (13/10/2017) lalu. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan berkisar Rp105 miliar dari anggaran murni 2017 sebesar Rp1,167 triliun atau total kenaikan sebesar 11,3 persen.

Loading...

Kenaikan tersebut dilakukan mengacu pada perhitungan terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berbagai sumber pemasukan keuangan daerah setelah melalui proses  pembahasan bersama DPRD Dumai.

Struktur APBD tahun 2017 disepakati untuk pendapatan daerah sebesar Rp1,176 triliun, dengan Rp1,150 triliun untuk keperluan belanja daerah, terdiri Rp500 miliar atau berkisar 43,35 persen untuk biaya belanja tidak langsung dan Rp649 miliar atau 56,47 persen belanja langsung.

Kesepakatan kenaikan APBD Dumai pada anggaran perubahan 2017 ini mempertimbangkan banyak aspek, termasuk perihal kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan di Kota Dumai yang perlu digesa.

Rapat Paripurna  dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy dan dihadiri oleh Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), 23 orang Anggota DPRD Kota Dumai, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya ini berlangsung khidmat dan mendapat perhatian khusus dari undangan yang hadir.

Paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terkait pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017. 

Melalui juru bicara Banggar DPRD Hasrizal, Badan Anggaran DPRD Kota Dumai menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait Ranperda ini dan menyarankan kepada seluruh OPD agar konsisten terhadap dokumen perencanaan yang ada, memprioritaskan program kerja yang lebih menyentuh masyarakat, dan berkomitmen dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat.

Pemko Dumai memang membuat prioritas anggaran pada skala prioritas utama pada penyediaan layanan kebutuhan mendasar masyarakat seperti air bersih, penanggulangan banjir, pendidikan dan layanan kesehatan.

''Kebijakan-kebijakan untuk menunjang pada percepatan program tersebut perlu menjadi penekanan khusus oleh pemerintah daerah dalam menggesa penuntasan kegiatan pada APBD perubahan 2017,'' ungkap Hasrizal kala itu.

DPRD tidak menafikan kendala dalam anggaran menjadi hambatan terbesar dalam menuntaskan program yang sudah direncanakan pemerintah. Hal tersebut mengingat tidak tuntasnya mekanisme penyaluran anggaran pusat baik yang bersumber dari bagi hasil minyak dan gas juga pendapatan lain pajak dan bukan pajak. 

Namun, Hasrizal menyebutkan pemerintah perlu tetap mempertimbangkan melaksanakan kegiatan anggaran secara  efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pembahasan di Badan Anggaran, Hasrizal juga menyebutkan, rincian APBD Dumai tahun 2017 sebagai berikut: 

APBD Rp1.196.031.219.550,29 dan terealisasi sebesar Rp1.062.040.946.926.12 dengan persentase sebesar 88,80 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp182.351.688.061.00 terealisasi Rp192.760.175.685,61 persentase 105,71 persen.

Tambahnya, pada pendapatan transfer (dana perimbangan.red) Banggar belum melihat tercapai optimal dari bagi hasil pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan bagi hasil.

"Target bagi hasil pajak Rp60.226.536.025.00 terealisasi Rp44.500.051.885.00 setara 73,89 persen. DBH bukan pajak Rp218.368.250.312.12 realisasi Rp144.064.130.023.00 dengan 65.97 persen. DAK Rp122.819.399.500.00 realisasi Rp94.438.454.773.00 setara 76.89 persen. Pendapatan bagi hasil pajak target Rp91.012.397.181.17 realisasi Rp85.088.317.014,44 atau setara 93.49 persen," ungkap Hasrizal kala itu. 

Kondisi yang sama juga diakui anggota Banggar DPRD Dumai, Johannes Tetelepta. "Kondisi APBD kita sangat kacau, hutang yang harus menjadi tanggungan daerah mencapai Rp190 miliar lebih. Hal itu diakibatkan belum masuknya DAK, dan penerimaan lainnya." ujar Achi, panggilan akrab kader Gerindra tersebut.

Dijelaskannya, penyebab belum masuknya DAK dan penerimaan lainnya tersebut ada beberapa faktor diantaranya adanya kesalahan pada penyampaian progres dari daerah ke pusat atau kas APBN sedang kosong.

"Masalah yang dialami DUmai, kami DPRD menilai adanya kesalahan dari penyampaian progres oleh pemerintah ke pusat. Bisa jadi terlambat atau ada kesalahan lainnya, seperti pencapaian," sebut Johannes.

Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai maksimal dengan Rp189 miliar dari target Rp192 miliar hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab hutang yang harus ditanggung dari Bankeu justru lebih besar.

"Akibatnya pemerintah harus melakukan rasionalisasi terhadap anggaran SKPD," kata Johannes.

Begitupun, dia mengapresiasi usaha dan kerja keras pemerintah Kota Dumai untuk  menggenjot perolehan anggaran pada APBD. 

''Kita berharap, pemerintah bisa semakin mempertajam pemanfaatan anggaran daerah untuk mengejar prioritas kebijakan yang benar-benar menjadi kebutuhan publik,'' kata politisi Gerindra ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Yukhrotul Ahyuni, SE yang berharap  berharap agar Pemerintah Kota Dumai dapat memanfaatkan anggaran daerah se-efisien mungkin dan mengedepankan skala prioritas dalam aspek pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi serta RPJM Kota Dumai karena masih terdapat ketimpangan antara Visi, Misi dan RPJM Walikota dengan realita yang ada.

Pemerintah Kota Dumai, sebagaimana diungkapkan Wali Kota Dumai, mengacu pada RPJMD Kota DUmai 2016-2021, maka pembangunan di kota Dumai dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, Pembangunan SDM yang berkualitas, pencapaian perekonomian daerah yang Maju serta kemajuan sosial budaya masyarakat secara lahir dan batin yang semuanya tersebut terangkum dari makna dasar Masyarakat Dumai Makmur dan Madani.(**Parlementaria DPRD Dumai**)

 



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]