Pastikan Elektrifikasi Listrik Riau 100 Persen, DPRD Riau Bentuk Pansus Revisi Perda Ketenagalistrik

Print

Sidang pembahasan Pansus DPRD terkait rencana revisi Perda Ketenagalistrikan.

Sidang pembahasan Pansus DPRD terkait rencana revisi Perda Ketenagalistrikan.

PEKANBARU (RIAUAIR.COM)- Kebutuhan listrik terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan wilayah, ekonomi maupun  jumlah penduduk. 

Hal tersebut perlu diantisipasi dengan ketersediaan perangkat ketenagalistrikan yang bukan saja siap, namun juga terdukung secara sinergis untuk melakukan upaya pembenahan dan penyempurnaan termasuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha ketenagalistrikan untuk ikut ambil bagian.

Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Terkait hal tersebut, DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus) rancangan perubahan perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang ketenagaalistrikan. Pansus ini dibentuk dalam suatu rapat paripurna DPRD Riau yang dilaksanakan pada Senin lalu.

Pansus perubahan perda Nomor 5 Tahun 2014 ini diketuai oleh Manahara Manurung. Sedangkan untuk wakil ketua dijabat oleh Yurjani Moga.

Pembentukan pansus perubahan perda ketenagalistrikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.

Suasana rapat pembahasan Revisi Perda Ketenagalistrikan DPRD Riau.

Mengapa Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 5 tahun 2014 diperlukan? Hal tersebut tidak terlepas dari fakta kalau Riau terus bertumbuh. Konsumsi dan kebutuhan listrik masyarakat Riau terus mengalami peningkatan yang signifikan. 

Kecenderungan tersebut berubah seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, masyarakat, faktor inflasi dan pertumbuhan penduduk. 

Selain itu, dalam rangka mendukung suplai kebutuhan listrik yang juga tidak hanya bisa bertumpu pada PLN selaku pihak yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah daerah selaku stake holder juga mempunyai kewajiban dalam memberikan stimulasi, kemudahan kepada semua pihak untuk mendukung target 100 persen elektrifikasi di Riau.

Karena itulah, DPRD Riau menggesa revisi peraturan daerah ketenagalistrikan sebagai payung hukum.

Salah satunya adalah terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodir bentuk perizinan bagi pelaku investasi dibidang ketenagalistrika  dengan melibatkan peran swasta, serta besaran tarif listrik yang bisa dipatok sesuai dengan keekonomisannya. 
      
"Pemeritah punya taget pada tahun  2019, seluruh wilayah Riau sudah terjangkau listrik, Saat ini, kondisi elektrifikasi Riau  masih 92 persen. Masih ada ratusan desa  desa yang  belum dialiri listrik,'' ungkap Ketua Pansus DPRD Riau, Manahara Manurung.

''Untuk itulah, kata dia, DPRD  membuat perda sesegera mungkin yang mengatur persoalan perizinan, harga listrik, peran swasta dalam berinvestasi," ujar Ketua Panitia Khusus Ranperda Ketenagalistrikan DPRD Riau Manahara Manurung di Pekanbaru.
      
Dijelaskannya, perda itu dibutuhkan agar bisa mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan distribusi listrik di perdesaan. Saat ini masih ada 200 desa dari 1.800 desa se Riau yang belum mendapat akses listrik. 
    
Melalui perda itu pula, kata dia, akan diatur perizinan bagi swasta yang ingin berinvestasi listrik. Selama ini, pihak swasta telah memasok 12 persen listrik di Riau. 
     

Suasana pembahasan Revisi Perda oleh Pansus Ketenaga Listrikan DPRD Riau.

Pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau terkait ketentuan perizinan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia Riau. 
     
"Swasta kita harapkan masuk, beriventasi disana, APINDO selaku pengusaha dipermudah izinnya, minta dari Dinas Penanaman modal mempermudah perizinan," ujarnya politisi PDI Perjuangan Riau itu. 
      
Menyoal kelistrikan memang menjadi kewenangan Perusahaan Listrik Negara. Namun, mengingat keterbatasan peoptimalan listrik menjadi dasar pemerintah harus membuka peluang kerja sama kelistrikan dengan pihak lainnya.
     
"Kelistrikan memang diberikan wewenang penuh pada PLN, namun mengingat keterbatasan mereka, jadi kita gandeng swasta untuk bekerja sama, semua dibangun sampai bisa aliri listrik desa-desa itu," ujarnya pula.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyebutkan bahwa konsumsi dan kebutuhan Riau setiap tahunnya selalu berubah, tergantung pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan penduduk.

"Kebutuhan dan konsumsi listrik Provinsi Riau setiap tahunnya selalu berubah, tergantung kepada beberapa aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk," terang Ahmad Hijazi

Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM melakukan pemerataan terhadap pembangunan kelistrikan di provinsi Riau bekersama dengan PLN sehingga kedepan pemerataan listrik mampu berjalan dengan baik

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu serta pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.

Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik perdesaan. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menyediakan tenaga listrik untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, dapat diberikan insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. 

Sesuai dengan  ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang ketenagaan listrikan daerah lintas Kabupaten/Kota.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk
penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu; pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan pembangunan listrik perdesaan

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menyediakan tenaga listrik untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, dapat diberikan insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau, H Mansyur beberapa waktu lalu mengungkapkan, Sejauh ini, penerapan dari Perda Ketenagalistrikan yang ada di Riau, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014, masih belum bisa diimplementasikan karena belum adanya peraturan gubernur.

"Dalam perda itu ada klausul yang harus diatur dengan pergub. Ini harus digesa untuk diterbitkan pergubnya. Selama ini itu kendalanya, banyak perda yang belum diterbitkan pergubnya. Jadi perda hanya tinggal perda, tidak bisa juga diimpelementasikan," kata Anggota DPRD Riau, Mansyur HS di Pekanbaru.

General Manager PLN Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau (WRKR) Irwansyah Putra menyebutkan, rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Riau hingga Oktober 2017 ini sudah mencapai 86,7 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2017 ini, PLN juga sudah mengaliri listrik di 13 desa Provinsi Riau, sehingga saat ini, daerah yang sudah teraliri listrik di Riau   menjadi 1.606 desa dari 1.835 total desa keseluruhan. 

Dia mengatakan, rasio elektrifikasi  Provinsi Riau akan terus dikejar hingga mencapai 91,58 persen di akhir tahun 2017 dan tercapai 100 persen pada tahun 2019.

Dia menyampaikan, dalam membangun infrastruktur listrik desa di Provinsi Riau, PLN menemui adanya beberapa kendala, seperti kondisi geografis terutama akses jalan menuju kampung belum belum bisa dilewati kendaraan pangangkut material jaringan listrik, sehingga diangkut melewati sungai.

PLN juga mempersembahkan bukti nyata kerja bersama dan komitmen perusahaan listrik bagi masyarakat Riau berupa penyalaan listrik secara serentak di 13 desa yang tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Riau.

"Sebagai wujud kerja nyata terangi negeri, PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mempersembahkan Infrastruktur keteganalistrikan yang terpasang di 13 desa berupa jaringan tegangan Menengah, trafo distribusi, jaringan tegangan rendah yang telah lolos uji sertifikasi operasi dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan," kata dia pula.(Adv/DPRD Riau)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA