Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Print

Bupati Rokan Hilir dalam salah satu momen melakukan ekspose pembangunan dan arah kebijakan umum daerah

Bupati Rokan Hilir dalam salah satu momen melakukan ekspose pembangunan dan arah kebijakan umum daerah

Bagansiapiapi, RIAUAIR.COM-  Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 

Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. 

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,sistem manajemen, dan pemanfaatan teknolagi informasi. 

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyususunan program pembangunan jangka menegah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. 

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung capaian indicator dan target sasaran yang ditetapkan. 

Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. 

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dibahas secara naratif dan telah disajikan secara baik dalam bentuk tabel sebagaimana diamanatkan dalam lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Pencapaian dalam bentuk table mencakup komponen sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan akhir, bidang urusan dan SKPD pelaksana.


Beberapa hal catatan penting yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir  yaitu perlu diperhatikan tentang keterkaitan dengan strategi dan arah kebijakan.

 Kebijakan umum dan program pembangunan daerah disajikan dengan format modifikasi T-III.C-90 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja dalam Tabel Kebijakan Umum DAN Program supaya memperhatikan Indikator dan Target Kinerja pencapaian standar pelayanan Minimal (SPM) dan Program dalam Tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah merupakan daftar program untuk pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. 

Dalam hal ini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dan/atau dilengkapi. Satuan Indikator kinerja sebaiknya dicantumkan satu kesatuan dengan indikator kinerja  (outcome), misalnya jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang), masih ada indikator kinerja yang belum mencantumkan target capaian awal (kondisi awal dan kondisi akhir), misalnya jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial (TS), Produktivitas pertanian,perkebunan, Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan dan lainnya. Indikator capaian kinerja idealnya mempunyai link and match dengan indicator kinerja daerah.


Bupati Rohil H. Suyatno Di damping Kepala Bappeda dan Kadis PUTR Menemui  anggota DPR RI Azis Syamsudin Dalam Rangka optimalisasi program pemerintah pusat ke  Rokan Hilir 

Indikasi Rencana Kerja Program Prioritas dan kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program proritas  dan kebutuhan pendanaan adalah  hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. 
 
Indikasi program prioritas harus menyebutkan pagu indikatifnya. Setelah program prioritas diketahui baik dari perumusan permasalahan pembangunan daerah,dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program baik berasal dari perumusan strategis maupun  setiap program. 

Pagu Indiktif Program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendai Program Prioritas Tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan pagu indikatif mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah yaitu ketersediaan dana untuk Prioritas I dan Prioritas II termasuk program rutin.


 Gubri H. Arsyad Juliandi Rachman dan Bupati Rohil H. Suyatno  bersalaman usai rapat pengembagna wilayah pesisir Riau.


Indikator Kinerja Pemkab Rohil

Penetapan Indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. 

Indikator kinerja daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indicator out come program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan.

Indikator Kinerja masih ditemukan adanya target capaian kinerja yang diisi dengan “na” dari kondisi awal sampai dengan kondisi akhir, misalnya pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita per bulan, pengeluaran konsumsi non pangan per bulan, dan persentase rumahtangga dengan sumber penerangan utama. Disamping itu indicator nilai tukar petani belum terisi. 

Agar indikator-indikator kinerja tersebut dapat dilengkapi, agar dapat menganalisa kembali terkait dengan target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya secara lebih terukur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. 

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 akan menjadi pendorong membangun Kabupaten Rokan Hilir. Keberhasilan  pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kerjasama kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, komitmen dan dukungan  DPRD Kabupaten Rokan Hilir, kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan masyarakat sipil, serta kemitraan dengan pihak swasta.

Diharapkan Kabupaten Rokan Hilir agar dapat mengesa penetapan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021,mengingat masa yang diamanatkan pada  Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.(ADVETORIAL HUMAS PEMKAB ROHIL)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA