Ini Tanggapan Bupati Inhil Soal Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Print

TEMBILAHAN, RIAUAIR.COM - Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan II Tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tentang Pendapat dan tanggapan Bupati Terhadap Ranperda Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Inhil Ir. H. Sahruddin, Senin, (10/7/17)

Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan II Tahun 2017 DPRD kabupaten inhil tersebut, dihadiri Asisten I Pemkab Inhil Afrizal, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Wakil Ketua II DPRD Inhil Maryanto, dan Anggota DPRD lainnya, serta Kepala Dinas, Kepala Badan dilingkungan Pemkab Inhil.

“Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan apresiasi dengan pengajuan terhadap Ranperda yang diajukan DPRD inhil, karena merupakan hak prerogratif DPRD," Asisten II Afrizal meyampaikan tanggapan bupati.

Dengan telah terjadinya perubahan regulasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam pidato tanggapan Bupati tersebut juga disampaikan, dengan adanya perubahan regulasi tersebut, pemerintah kabupaten Inhil memberikan perhatian yang serius, untuk menempatkan hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD secara Proporsional.

Disamping itu, dengan adanya penyesuaian terhadap hak keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka diharapkan memiliki korelasi yang positif dengan peningkatan kinerja, menjadi pendorong dan penyemangat untuk bekerja lebih keras untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan pertimbangan hal tersebut pemerintah kabupaten Indragiri hilir setuju dan sependapat untuk menindak lanjuti amanat peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang diwujudkan dalam peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir.

Bupati Inhil juga berharap, Agar pembahasan dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan harapan bersama, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Cr4/Sal/advertorial)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA