Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK RI atas Anggaran Pemprov Riau dan Rencana Pembahasan 7 Ranperd

Print

Foto bersama pimpinan DPRD, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Anggota tim 7 BPK RI Prof Eddy Setiadi Mulyadi.

Foto bersama pimpinan DPRD, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Anggota tim 7 BPK RI Prof Eddy Setiadi Mulyadi.

Pekanbaru, RIAUAIR.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan  dua sidang paripurna pada Selasa (30/5/2017) siang.

Paripurna pertama berkaitan dengan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran tahun 2016.

Selanjutnya, paripurna kedua berkaitan dengan Rencana Pembahasan tujuh rencana Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2017. 

Suasana pembukaan sidang paripurna DPRD Riau

Pada sidang paripurna Istimewa terkait dengan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran tahun 2016 dipimpin oleh Ketua DPRD Hj Septina Primawati Rusli dengan dihadiri Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Anggota tim 7 BPK RI, Prof Eddy Setiadi Mulyadi.

Pada persidangan itu, Pemerintah Provinsi Riau menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Anggota Tim 7 BPK RI Prof Eddy Setiadi Mulyadi menandatangani berita acara serah terima LHP.

Penyerahan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dilakukan dalam Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang dilaksanakan Selasa (30/5/2017) siang di Pekanbaru oleh Anggota 7 BPK RI, Prof.Eddy Setiadi Mulyadi.

Dalam penjelasannya dihadapan anggota DPRD yang juga dihadiri Gubernur Riau Aersyadjuliandi Rachman, Eddy menyebutkan kalau penilaian apa yang dilakukan BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Riau adalah hasil dari kerja profesional dan bukan semata jaminan ada tidaknya penyimpangan.

Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati menandatangani berita acara penyerahan LHP oleh BPK RI

Pemeriksaan yang dilakukan BPK ditujukan untuk membatasi potensi terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan dalam sistem akuntansi, pola penyelenggaraan keuangan negara.

Meski mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian, Eddy menyebutkan masih ada beberapa kesalahan dalam sistem keuangan pemerintah provinsi Riau.

Salah satunya, disebutkan dia adalah masih ada anggaran  yang diposting dan bukan kewenangan Pemrov Riau.

Prof Eddy Setiadi Mulyadi menyerahkan dokumen LHP pada Ketua DPRD Septina Primawati.

Disamping itu, Pemprov juga belum menerbitkan buklti transaksi  penggunaan anggaran tahun 2016 dan beberapa hal yang masih ditunggu konfirmasinya dari Pemprov Riau.

''Kita tunggu jawaban dan konfirmasi dari pejabat terkait selambat-lambatnya 15 hari semenjak penyerahan laporan hasil penilaian ini. BPK juga siap untuk melakukan konsultasi atas laporan yang dikeluarkan oleh BPK atas penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah,'' kata dia.

Gubri Arsyadjuliandi Rachman menerima hasil LHP BPK RI atas APBD Riau 2016.

''Kita berharap, hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi dan mampu memberi dorongan untuk peningkatan kinerja Pemprov Riau,'' harapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya saat paripurna menyampaikan terima kasih atas kinerja dan masukan yang diberikan anggota 7 BPK RI untuk penyelenggaraan keuangan Pemprov Riau.

Anggota DPRD Yuliyanti Chaidir menyalami Prof Eddy Mulyadi.

''Kami akan memperhatikan masukan yang disampaikan untuk perbaikan kinerja Pemprov Riau ke depan,'' kata Andi Rachman Singkat.

Dalam paripurna istimewa itu itu juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Riau oleh Prof. Eddy Setiadi Mulyadi yang juga disaksikan Ketua DPRD Riau, Septina primawati Rusli.

 

Suasana pembukaan Paripurna usulan tujuh Ranperda di Riau.

Septina dalam kesempatan itu juga berharap capaian ini bisa terus mendorong dan memotivasi jajaran Pemprov Riau dalam menciptakan sistem pemerintaha yang bersih dan akuntabel.

 

Sekdaprov Ahmad Hijazi  menyampaikan pidato pengantar.

Selanjutnya, pada paripurna kedua, dilakukan rencana pembahasan usulan tujuh Ranperda masing-masing:

1. Usulan Ranperda pemeberian Insentif Penanaman Modal (IPM) Riau.
2. Ranperda Penanggulangan Bencana. 
3. Ranperda Ketahanan Pangan
4. Perubahan Perda Pendidikan
5. Ranperda Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
6. Ranperda Penylenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman dan 
7. ranperda Kependudukan dan Catatn Sipil. 

Seluruh usulan ranperda inisiatif dan perbuahan Ranperda tersebut, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo yang memimpin sidang menyebutkan, pada dasarnya sudah dikondsultasikan dengan instansi terkait di Jakarta dan sudah disetujui untuk dilakukan pembahasan. 

 

Sekdaprov Ahmad Hijazi menyalami wakil Ketua DPRD Manahara.

Dijelaskan Sunaryo, dari konsultasi awal yang dilakukan, pada prinsipnya, pelaksanaan pembahasan usulan Ranperda mengacu opada kebutuhan mendasar dari penerapannya di lapangan. 

 

 

S

Suasana jalannya persidangan.

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi yang hadir pada kesempatan itu menyebutkan usulan dari pembahasan Ranperda ini merupakan kebutuhan mendesak yang perlu segera dilakukan mengingat perkembangan situasi di daerah. 

Misalnya dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, disebutkan Hijazi, diperlukan sarana pendukung dan langkah-langkah konkret dalam penanggulan bencana dalam waktu singkat. 

Penanggulangan itu bukan hanya terkait dengan upaya penanganan saat bencana, namun solusi cepat dan tepat, prioritas  pendayagunaan dan tepat guna dengan prinsip transparansi dan upaya penegakan hukum. 

Tahun 2016, sebut Hijazi, pemprov Riau berhasil menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan. Ke depan, upaya kesiapsiagaan perlu dilakukan. Karena itulah, dipandang perlu upaya penyusdunan ranperda 17 tahun 2003. 

Selanjutnya rencana usulan ranperda ini akan dibahas melalui sidang lanjutan antara OPD terkait dan komisi di DPRD Riau. (Advertorial)

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA