Verifikasi Data Holding Zone RTRW di DPRD, Inhu dan Rohul tak Bawa Data

Print

Pansus RTRW Provinsi Riau sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan kabupaten kota terkait verifikasi holding zone RTRW Riau yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Pansus RTRW Provinsi Riau sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan kabupaten kota terkait verifikasi holding zone RTRW Riau yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Pekanbaru, RIAUAIR.COM- Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan Verifikasi dan Sosialisasi Holding Zone rencana pengesahan RTRW Provinsi Riau terhadap empat kabupaten di Riau, Senin (8/5/2017).

Verifikasi dan sosialsiasi hasil perumusan Holding Zone ini dijadwalkan akan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan di tingkat kementerian sebelum akhir Ramadhan yang akan datang.

Empat kabupaten yang masuk dalam rencana pembahasan tersebut adalah, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Sayang, dari empat kabupaten tersebut, hanya dua kabupaten yang hadir dengan data, yakni, Kuantan Singingi yang langsung dipimpin oleh Bupati, Mursini dan staf, serta Rokan Hilir yang dipimpin Kepala Bappeda, Job Kurniawan dan Kepala DInas PU, Jon Syahridow.

Sementara dia kabupaten lainnya, yakni, Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, tidak berani memberikan konfirmasi terkait data verifikasi yang akan dibahas bersama jajaran DPRD.

Sidang dipimpin oleh H Erizal Muluk dihadiri Suhardiman Amby, Musyafak Asikin, Ade Hartati, Ardianto, Marwan Yohanis dan James Pasaribu.

Perwakilan Pemkab Indragiri Hulu yang sebelum dimulainya rapat sempat dimintai konfirmasinya terkait persetujuan tentang hasil rapat yang akan menentukan RTRW masing-masing kabupaten akhirnya menyerah dan meminta diberikan waktu untuk melakukan pem bahasan terlebih dahulu bersama dengan perangkat yang lebih tinggi.

''Wah, kalau soal pengesahan, saya tak berani Pak, karena itu tidak kewenangan saya. Tapi, saya akan membahas terlebih dahulu permasalahan verifikasi holding zone ini dengan jajaran di Inhu,'' kata salah seorang perwakilan yang mengaku hanya Kabid di Bappeda Inhu itu.

Sementara itu, untuk perwakilan Pemkab Rohul, akhirnya dipending karena, sampai sejauh ini belum ada pengaktifan kembali pejabat bupati. ''Kita pending sementara untuk Rokan Hulu, karena Bupatinya belum aktif,'' kata Suhardiman.(R-04)

 

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA