Tingkatkan Kinerja, Anggota DPRD Ini Pertanyakan Mengapa Pemprov tak Ganti Kepala SMA dan SMK

Print

Ade Hartati

Ade Hartati

Pekanbaru, RIAUAIR.COM- Komisi E DPRD Riau menyayangkan masih belum dilantiknya kepala sekolah untuk tingkat SMA/SMK hingga saat ini oleh pihak Pemprov Riau. Padahal hal tersebut merupakan kewenangan provinsi sepenuhnya.
 
Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan, perpindahan kewenangan tersebut sebenarnya sudah sejak 2014 lalu diwacanakan, bahkan juga tertuang dalam undang-undang 23 tahun 2014.
 
"Peralihan kewenangan sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu. Perencananannya pun harusnya sudah sejak 2 tahun lalu juga dilaksanakan, termasuk soal pelantikan kepala sekolah ini," kata Ade Hartati, Selasa (2/5/2017).
 
Saat ini kondisi di sekolah-sekolah menurutnya banyak terjadi ketidaknyamanan, karena masih belum ada kepastian soal penggantian kepala sekolah, apakah yang ada saat ini akan tetap atau diganti.
 
"Tentunya ini juga akan mempengaruhi pengawasan UN yang dilakukan di sekolah-sekolah. Seharusnya mereka berupaya maksimal bagaimana UN dapat berjalan dengan lancar di sekolah, selain itu juga soal penandatanganan ijazah siswa," ujar Ade.
 
Oleh karena itu, pihak Pemprov Riau menurut Ade harua benar-benar konsen terhadap pelantikan kepala sekolah, agar tidak terlalu lama lagi menunggu. "Ini menyangkut keberlangsungan pendidikan generasi penerus kita, karena itu, kita minta Pemprov serius menyelesaikan masalah ini," tuturnya.
 
Sementara itu, sekretaris Komisi E DRPD Riau, Markarius Anwar mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa, pihak Pemprov Riau merencanakan nantinya ijazah SMA/SMK akan ditandatangani oleh kepala sekolah yang menjabat saat ini, atau dengan status Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
 
Namun demikian, menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada, ijazah harusnya ditandatangani oleh kepala sekolah yang berstatus defenitif, tidak boleh yang berstatus Plt atau pun Plh.
 
“Info yang kita peroleh dari dinas pendidikan, kepala sekolah yang ada sekarang yang akan menandatangani ijazah tersebut, jika masih belum dilantik yang defenitif nantinya. Cuma masalahnya adalah, Plh atau pun yang berstatus Plt tidak boleh menandatangani ijazah tersebut, selama ini seperti itu ketentuannya,” kata Markarius.(R-07)
 
Sumber berita: Tribun pekanbaru

BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

BERITA SEBELUMNYA