Loading...

SIBUK MEMUTIHKAN, Menteri KLHK Pro Perusahaan, 142 Desa Terlupakan, Ini Kekecewaan Anggota DPRD Riau

Pekanbaru, RIAUAIR.COM- Beberapa kali perubahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau ternyata hanya mengakomodir kepentingan dari dunia usaha. 
 
Sedangkan pertimbangan untuk pengembangan kawasan untuk kepentingan pembangunan terkesan dilupakan oleh pemerintah. 
 
Kondisi ini membuat kecewa sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Karena terkesan hanya peduli pada kepentingan pemegang modal.
 
''Dalam SK RTRW Riau terbaru, yang dikeluarkan pemerintah pusat nomor 903. Dimana, dalam SK tersebut ada penambahan 105 ribu hektare lebih kawasan yang akan diputihkan untuk perusahaan-perusahaan di Riau,'' kata anggota DPRD, Asri Auzar.
 
Asri Auzar mempertanyakan banyaknya SK yang dikeluarkan pihak Kementerian LHK terhitung sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang. Pasalnya, sudah ada 6 SK yang dikeluarkan pihak Kementerian LHK, diantaranya SK nomor 673, 878, kemudian 878 lagi, 314, 393 dan yang dikeluarkan terakhir 903.
 
"Dalam SK terbaru ini, ada tambahan 105 ribuan hektare kawasan yang diputihkan. Tapi yang diputihkan malah kawasan perusahaan. Itu yang akan menjadi acuan RTRW Provinsi Riau, kan lucu. Ini yang akan kita pertanyakan," ujarnya.
 
Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan 4 Kementrian untuk mendudukkan masalah RTRW Riau, termasuk penambahan 105 juta hectare yang diperuntukkan untuk perusahaan.
 
"Sebagai Ketua Pansus RTRW, saya tetap akan sampaikan rencana holding zone. Ada sekitar 300 ribu hektare yang terdiri dari 142 Desa, kemudian kawasan perindustrian, jalan provinsi, kabupaten dan infrastruktur lainnya untuk segera diputihkan. 
 
Mestinya,  kawasan ini yang dimasukkan pihak Kementerian LHK dalam SK tersebut. Jadi tidak menunggu terlalu lama melalui holding zone," kata dia.(R-05)
 



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]