Loading...

Anggota DPRD Bilang 80-90 Persen Pejabat Eselon II Pemprov Bakal Dimutasi, Ini Kata Kepala BKDRiau

Ade Agus Hartanto

 
PEKANBARU (RIAUAIR.COM)- Ketua komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto memprediksi Gubernur Riau Syamsuar  akan melakukan mutasi besar-besaran pada dalam waktu dekat.
 
Tak tanggung-tanggung, Ade  memprediksi 80 sampai 90 persen pejabat yang saat ini menduduki jabatan kepala dinas dan badan akan diganti oleh gubernur.
 
"Kalau saya prediksi 80-90 persen diganti tu, siapa penggantinya-kan ada assesment, kita percayakan aja hasilnya di sana," katanya.
 
Ade mengatakan, mutasi pejabat memang harus dilakukan oleh gubernur mengingat DPRD Riau sudah menganggarkan APBD Riau yang nantinya harus dieksekusi oleh para pejabat ini. Gubernur harus berbenah tentang perangkat OPD ini, rotasi dan penyegaran.
 
"Apa yang menjadi visi misi gubernur itu harus bisa dieksekusi dengan baik. Dari sisi anggaran sudah kita bahas, ini harus direalisasi dan dieksekusi dalam setiap kegiatan," katanya.
 
Menanggapi isu mutasi besar-besaran itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan tidak menafikan.
 
Saat dihubungi tribunpekanbaru, Selasa (3/12/2019), Ikhwan mengaku sedang berada di Jakarta. 
 
Dia menjelaskan, saat ini tengah mengajukan izin untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 
Jika rekomendasi dari KASN sudah didapatkan, maka pihaknya akan langsung mengumumkan untuk melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau.
 
"Iya, ini saya lagi di Jakarta, mengurus itu (izin mutasi) ke komisi ASN," kata Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan, Selasa (3/12/2019).
 
Proses seleksi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, kata Ikhwan dilansir dari tribunpekanbaru, dijadwalkan mulai dilakukan akhur tahun ini dan ditargetkan Januari 2020 sudah didapatkan hasilnya, dimana posisi kepala OPD yang saat ini menjabat. Apakah dinonjobkan, dipindahkan, fungsional ataupun menjadi staf ahli.
 
Pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara uuntuk membuka jabatan pejabat eselon II. Setelah mendapatkan persetujuan, baru dibuka assessment.
 
“Surat sudah dimasukkan ke KASN. Saya masih mengurus untuk pembukaan assessment, kalau sudah disetujui langsung dibuka assessment,” ujarnya.
 
Saat ini Gubernur Riau sedang melakukan evaluasi pejabat tinggi pratama atau eselon II. Evaluasi ini untuk membuka kembali assessment eselon II.
 
"Pak Gubernur yang akan menentukan kemana pejabat yang kini menjabat ditempatkan. Ditargetkan awal Desember ini sudah dievaluasi,” katanya.
 
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana pejabat eselon II yang dievaluasi dipindahkan ke jabatan baru. Ataupun mendapatkan tempat di staf ahli. Atau bisa juga dinonjobkan.
 
“Jadi tahun 2020 nanti sudah disiapkan OPD yang baru, kalau cepat selesai assessment akan ada kepala OPD yang baru," katanya.
 
Sementara Gubernur Riau Syamsuar saat dikonfirmasi soal rencana mutasi, enggan berkomentar banyak. Sebab sejauh ini tim pansel yang akan menseleksi para pejabat eselon II ini belum dibentuk.
 
"Timsel belum jalan. Jadi belum tahu lagi. Kita tunggu saja lah ya," ujarnya.(R03)
 
 



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]