Loading...

PRIHATIN, 841 Honorer Dirumahkan, 216 ASN Kena Sanksi

RENGAT (RIAUAIR.COM)- Pemkab Inhu membuat kebijakan yang tegas terkait dengan merumahkan tenaga honorer dan memutasi pejabat eselon II dan III ke kecamatan.

Instruksi tersebut dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto.

Merumahkan 841 pegawai honorer dan juga memberi sanksi 216 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Loading...

Instruksi ini berkenaan dengan minimnya tingkat disiplin pegawai tersebut.

Sekda Inhu, Hendrizal yang dikonfirmasi membenarkan soal sanksi tersebut.

Namun sesuai dengan surat instruksi Bupati Inhu itu, sanksi tersebut berlaku hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Hendrizal menjelaskan bahwa bagi mereka, pegawai honorer yang dirumahkan memiliki kesempatan untuk bisa bekerja kembali.

"Mereka bisa bekerja kembali namun setelah menjalani tes," kata Hendrizal, Selasa (21/8/2018).

Hendrizal menerangkan tes itu untuk menguji kesesuain ilmu pegawai honorer tersebut dengan bidang pekerjaan saat ini.

"Kita melihat apakah sesuai antara pekerjaan dan keilmuannya, misalnya sarjana komputer harusnya bekerja di bidang komputer," katanya.

Apabila tidak sesuai, maka pegawai honorer itu akan diberhentikan.

Meski begitu belum ada informasi terkait kapan Pemkab Inhu akan mempekerjakan kembali para pegawai honorer itu.

Bupati Indragiri Hulu (Inhu) mengeluarkan instruksi Bupati nomor 821/BKP2D/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. Instruksi itu berisi tentang merumahkan lebih kurang 800 orang tenaga honorernya.

Dasar dikeluarkannya instruksi Bupati Inhu itu adalah pertimbangan dari penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sesuai dengan Peraturan Bupati IIndragiri Hulu No 8 tahun 2017 pasal 6 ayat 3 juga diterpkan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Serta memperhatikan tingkat kehadiran dan kepatuhan THL, maka diinstruksikan kepada OPD untuk merumahkan THL, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 hingga batas waktu yang tidk ditentukan. Tidak membayarkan segala bentuk penghasilan berupa gaji, honor ataupun tunjangan selama mereka dirumahkan.

Selain itu juga Bupati mengintruksikan agar OPD memastikan seluruh pelayanan di unit kerja tetap berjalan dan menyampaikan tembusan surat keputusan OPD untuk pemberian sangsi merumahkan kepada THL tersebut kepada Bupati Inhu melalui Sekretaris Daerah.

Sekda Inhu, Hendrizal membenarkan adanya instruksi untuk merumahkan nama-nama yang terdaftar dalam instruksi Bupati Inhu."Benar ada perumahan sejumlah THL di Pemkab Inhu. Harusnya mereka taat akan aturan yang sudah diterapkan," tegas Hendrizal.(R04)

 

Sumber Berita: Tribun Pekanbaru



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]