Loading...

BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri Kelola Terminal Penumpang

DUMAI (RIAUAIR.COM)- Tertanggal 1 Agustus 2018 lalu, PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) resmi mengelola terminal penumpang Bandar Sri Junjungan di Kelurahan Purnama, Dumai Barat.

“Dengan adanya alih kelola tersebut, maka segala sesuatunya menjadi tanggungjawan PT Pelabuhan Dumai Berseri termasuk dalam penarikan tarif masuk penumpang dan kendaraan mengacu pada peraturan menteri perhubungan,”ujar Manager Operasional PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Syahroni didampingi Humas Ir Muhammad Hasbi dan staf di terminal penumpang akhir pekan lalu.

Dalam pengelolaan terminal penumpang tersebut, BUMD tak serta merta melakukan penarikan tarif, tetapi dari tanggal 1 hingga 5 Agustus melakukan uji coba dan sosialisasi tanpa dipungut biaya masuk pada semua pengguna jasa.

Loading...

Sedangkan pada 6 Agustus 2018 mulai diberlakukan tarif masuk untuk orang maupun kendaraan kedalam kawasan Bandar Sri Junjungan, adapun tarif yang dibebankan pada pengguna jasa merupakan bentuk dari kompensasi pelayanan yang diberikan pada
pengguna jasa yang akan melakukan penyeberangan ke Rupat, Bengkalis.

Sedangkan penarikan tarif pada penumpang tersebut, ujar Syahroni untuk meningkatkan pelayanan dan biaya operasional di terminal mulai dari listrik, serta gaji karyawan tanpa mengabaikan peningkatan pelayanan pada penumpang yang akan menyeberang. Sehingga kawasan tersebut tertata dengan baik, bersih, rapi serta layak untuk dijadikan sebagai terminal
penumpang.

Lanjutnya, dengan beroperasinya gedung terminal penumpang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Dumai serta memberikan kontribusi bagi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah Dumai.

Untuk se-Indonesia, “Kitalah yang pertama BUMD melakukan pengelolaan terminal penumpang yang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain,”ujarnya sepertio dilaporkan rrinews.com

Terkait adanya penarikan biaya masuk hingga dua kali, Syahroni menambahkan itu semua dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan. Penarikan tarif masuk dan kendaraan yang dilakukan BUMD sebab perusahaan ini telah berstatus Badan Usaha kepelabuhan, lain itu, BPKP dan Kementrian Perhubungan juga memperbolehkan menetapkan dan menarik tarif masuk di pelabuhan.”Dengan demikian, tidak lagi ada persoalanan dan semua dilakukan berdasarkan acuan hukum yang jelas,”jelas mereka.(R13)



[Ikuti Terus RiauAir Melalui Sosial Media]